Jumat, 12 Desember 2014

AJI Desak Polisi Hentikan Kriminalisasi Pemred Jakarta Post


ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) mengecam tindakan polisi menetapkan Pemimpin Redaksi Harian The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, sebagai tersangka tindak pidana penistaan agama. Menurut AJI, kasus pemuatan karikatur yang diduga menghina agama tertentu itu telah diselesaikan di Dewan Pers.

Mantan Ketua Umum AJI Pimpin Organisasi Pers Asia Tenggara



Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi, terpilih menjadi President Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) atau organisasi pers Asia Tenggara dalam pemilihan yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Rabu, 10 Desember 2014.

Suwarjono dan Arfi Bambani Pimpin AJI Indonesia Periode 2014 – 2017



RANGKAIAN pelaksanaan Kongres Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang digelar di Grand Rocky Hotels Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis – Minggu (27 – 30/11/2014) mencapai puncaknya dengan terpilihnya pasangan Suwarjono (suara.com) – Arfi Bambani (viva.co) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral AJI Indonesia periode 2014 – 2017.  

Item – Jono Tinggalkan Dana untuk AJI Senilai Rp11,6 Miliar




KONGRES Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang digelar di Rocky Hotels, Jumat (28/11) kemarin, berlangsung seru khususnya saat agenda laporan pertanggungjawaban (lapjab) Pengurus AJI Indonesia Periode 2011-2014 yang disampaikan langsung Ketua Umum, Eko Item Maryadi. 

Industrialisasi, Tantangan Kebebasan Pers



PEMODAL menjadi tantangan besar yang dihadapi pelaku industri pers dalam upaya mencapai kemerdekaan, profesionalisme,  mutu, dan dan kesejahteraan pelaku industri itu.

AJI Dorong Kewirausahaan Jurnalis




ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendorong jurnalis lebih kreatif memanfaatkan potensi perkembangan teknologi dan perubahan model komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ketua Umum AJI Indonesia Eko Maryadi mengatakan perkembangan teknologi di bidang media yang demikian pesat mesti diikuti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

Minggu, 23 November 2014

Empat Calon Ketua Umum Siap Maju dalam Kongres AJI di Bukittinggi

Sejumlah nama mulai menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia periode 2014-2017, yang akan dihelat di Bukittinggi 27-29 November 2014.

Jumat, 14 November 2014

AJI: Soal Makassar, Maaf Kapolri tidak Cukup

Permintaan maaf Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman atas kasus penyerangan dan penganiayaan kepada jurnalis peliput demonstrasi di Universitas Negeri Makassar, Kamis (13/11/2014) tidaklah cukup. Perlu ada keseriusan lebih dalam penegakan hukum atas kasus yang membuat tujuh jurnalis terluka, dan alat peliputan rusak itu.

Rabu, 12 November 2014

Sopir Taxi, Juga “Wartawan” KOMPAS


LEWAT tengah malam, saya akhirnya mendapatkan taxi terakhir menuju Manado. Sopir taxi sedikit terkejut saat melihat enam orang menghampiri taxinya yang diparkir di Kompleks Triple M Tomohon. Setelah saya jelaskan bahwa hanya satu orang akan ke Manado, sang sopir dengan ramah membukakan pintunya. Dalam perjalanan sekitar 30 menit lamanya, dia bercerita tentang seorang kawannya sesama sopir yang juga “wartawan” KOMPAS.   

Kebebasan Pers dan Masa Depan Papua


Oleh: Stanley Adi Prasetyo
Seorang wartawan profesional dituntut memiliki kemampuan mencari, mengolah dan menyajikan informasi berdasarkan hal-hal yang faktual. Seorang wartawan dituntut untuk memiliki daya tembus terhadap semua rintangan yang dihadapinya. Karena itulah kita bisa melihat ada wartawan yang sampai mendapatkan hadiah Pulitzer karena kerja kerasnya.

Bukittinggi Siap Sambut Kongres IX AJI


Aliansi Jurnalis Independen (AJI) segera menggelar kongres kesembilan pada 27-29 November 2014 nanti di Bukittinggi, Sumatera Barat. Lebih 200 jurnalis delegasi AJI Kota seluruh Indonesia diperkirakan akan menghadiri Kongres yang antara lain akan memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia untuk periode 2014-2017 itu.

Senin, 10 November 2014

Pasar Percaya Pada Media yang Independen

Perusahaan media yang melantai di bursa saham mesti memperhatikan kepercayaan publik pada netralitas dan independensi produk jurnalistiknya. Bila kepercayaan publik turun kebenaran berita yang dibuat, maka dapat berdampak pada turunnya harga saham. Demikian salah satu butir pemikiran dalam diskusi Investor Briefing : Demokratisasi Penyiaran untuk Membangun Kepercayaan Pasar, 6 November 2014 yang diselenggarakan di restoran Dapur Sunda, Pasific Place, Jakarta.

Jumat, 01 Agustus 2014

Posko THR untuk Pekerja Media

AJI Jakarta, FSPM Independen, dan LBH Pers kembali membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini bertujuan memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja media untuk merayakan hari raya Idul Fitri pada 28-29 Juli mendatang.

Kamis, 17 Juli 2014

Jurnalis Harus Gugat Perusahaan Pers yang Tidak Berikan THR

MENJELANG Hari Raya Idul Fitri, sesuai aturan pemerintah, perusahaan wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada seluruh karyawannya. Sesuai aturan, pemberian THR, selambat-lambatnya tujuh hari menjelang hari raya. 

MataMassa Laporkan 85 Dugaan Kecurangan Formulir C1 ke KPU Pusat

SEJAK formulir C1 (data perolehan hasil suara di tingkat Tempat
Pemungutan Suara) dipindai ke dalam website KPU, MataMassa telah menerima
sebanyak 85 formulir C1 yang diduga bermasalah. Formulir C1 tersebut diduga
bermasalah setelah dibandingkan dengan data asli atau pun dengan menganalisa
jumlah suara yang ada di formulir suara. 

Jumat, 11 Juli 2014

Potensi Penyerangan terhadap Kantor Poltracking

Berdasarkan keterangan penjaga kantor, ada telepon ke kantor sejak sekitar pukul 01.00, Jumat 11 Juli 2014. Penjaga kantor melihat ada dua orang di depan pagar gerbang kantor pada saat telepon kantor secara bersamaan berdering. Telepon berlanjut sampai sekitar pukul 04.00 dengan jeda beberapa kali. Telepon kembali berdering hingga empat kali pada pukul 08.30.

Tolak Kriminalisasi, Tegakkan Jurnalisme Beretika

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam upaya Tim Advokasi Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengkriminalisasi tiga jurnalis peliput dugaan politik uang di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, Selasa (8/7/2014) malam. 

Senin, 07 Juli 2014

AJI Jakarta Sesalkan Mabes Polri Memakai UU Pers dalam Kasus Tabloid Obor Rakyat

MARKAS  Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menetapkan dua penanggungjawab Tabliod Obor Rakyat sebagai tersangka. Namun, langkah tersebut dicederai karena Mabes Polri mengusut para tersangka dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Para tersangka diancam melalui pasal 9 ayat 2 yang mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki badan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa denda sebesar Rp 100 juta, seperti diatur pada pasal 18 UU Pers. 


Kamis, 03 Juli 2014

Terkait Pengepungan Kantor Biro tvOne Jogja

Puluhan massa dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendatangi dan mencorat-coret kantor biro tvOne Jogja, Rabu malam 2 Juli 2014 pukul 22.00 WIB. Mereka tak terima dengan pemberitaan tvOne yang menyebutkan PDI Perjuangan memiliki hubungan erat dengan partai komunis. 

AJI Yogyakarta Kecam Perlakuan Buruk Tim Prabowo-Hatta

Baru sebulan kasus penganiayaan terhadap Wartawan Kompas TV Michael Aryawan di Yogakarta oleh sejumlah orang tak dikenal berlalu, kini kasus ancaman terhadap pekerja media kembali terjadi di Yogyakarta.

Dugaan Pelanggaran KEJ Pemred Non Aktif RCTI

Pelanggaran kode etik jurnalistik diduga terjadi di ruang redaksi Seputar Indonesia RCTI oleh pemimpin redaksi Seputar Indonesia Arya Mahendra Sinulingga yang saat ini berstatus non-aktif dari ruang redaksi. Dalam status non-aktif tersebut, Arya Sinulangga masih aktif mengendalikan dan campur tangan dalam pemberitaan ruang redaksi Seputar Indonesia RCTI.  

Tolak Kekerasan, Stop Propaganda Partisan

Dalam waktu nyaris bersamaan, Rabu malam, 2 Juli 2014, kantor tvOne di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur dan kantor biro tvOne di Yogyakarta didatangi massa PDIP. Di Yogyakarta, kantor tvOne “disegel” dan dinding dicoret-coret. Sedangkan di kantor pusat di Jakarta tak kalah tegang, pukul 24.30 WIB digeruduk massa.

Rabu, 18 Juni 2014

Independensi Media Penyiaran

Kemerdekaan pers, adalah bagian dan perwujudan hak asasi manusia. Kemerdekaan pers, harus dijaga dari segala bentuk tekanan, campur tangan dan degradasi dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar lingkungan pers. Kemerdekaan pers, -antara lain- ditegakkan dengan menjaga independensi ruang redaksi. Bagi media penyiaran, independensi ruang redaksi menjadi sesuatu yang mutlak, karena media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai milik dan ranah publik.

Sikapi 'Obor Rakyat', Dewan Pers Kirim Surat ke Polri

Jakarta (Berita Dewan Pers) – Dewan Pers menegaskan Obor Rakyat berada di luar ranah jurnalisme. Penerbitan itu tidak dapat dijangkau melalui mekanisme Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Rabu, 04 Juni 2014

Surat Gembala KWI Menyambut Pilpres

"Kami mendorong agar pada saat pemilihan mendatang umat memilih sosok yang mempunyai integritas moral. Kita perlu mengetahui rekam jejak para calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya mengamati apakah mereka sungguh-sungguh mempunyai watak pemimpin yang melayani dan yang memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja: menghormati kehidupan dan martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memberi perhatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung. Kita sungguh mengharapkan pemimpin yang gigih memelihara, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu kenalilah sungguh-sungguh para calon sebelum menjatuhkan pilihan."

Negara harus siapkan program perlindungan sosial terintegrasi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar diskusi terbatas isu sistem perlindungan sosial (social protection) bagi warga Negara, pada selasa 3 Juni 2014 di Hotel Akmani Jakarta. Kegiatan ini mengundang jurnalis dari berbagai media yang biasa meliput isu sosial ekonomi, bertujuan untuk menyerap aneka pandangan, perkembangan, serta kelemahan program perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia, membandingkan dengan sistem perlindungan sosial di negara lain.

Hentikan Praktik Jurnalisme Partisan

PERNYATAAN PERS
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) 
No          : 016/AJI-KU/S.Pers/VI/2014
Hal         : Pernyataan Pers untuk segera disiarkan


Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu  (UU Penyiaran nomor 32/2002, pasal 36 butir 4).
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Kode Etik Jurnalistik, pasal 1)